Nusantaratv.com-Badan Gizi Nasional (BGN) memaparkan alasan di balik pelibatan TNI, Polri, hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada tahap awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya menjelaskan bahwa pada fase awal, pemerintah tidak memungkinkan langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa karena membutuhkan waktu yang panjang.
Ia menyebutkan, pelibatan TNI, Polri, dan Kadin didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan jaringan yang telah tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mampu mempercepat pelaksanaan program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” ujar Sony.
Menurutnya, skema percepatan tersebut menjadi solusi agar target pembangunan fasilitas dapat tercapai tanpa terhambat proses birokrasi pengadaan. Pada awal perencanaan, Program MBG menargetkan pembangunan 5.000 SPPG pada 2025 untuk melayani sekitar 15 juta penerima manfaat.
Sony menegaskan bahwa keputusan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk percepatan.
“Oleh karena itu kalau sekarang (ada yang bertanya) 'Mengapa Polri dapat 1.000? Mengapa TNI 1.000?' Itu ceritanya begitu. Jadi, kalau sekarang orang datang 'Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?' Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu, memang butuh percepatan, maka ditunjuk,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Program MBG juga dirancang memberikan dampak ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect), terutama dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
“Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah, karena apabila 26.663 SPPG yang dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), berapa ratus kelompok kerja (pokja) yang harus dibangun? Berapa hari itu proses PBJ-nya untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun,” paparnya, dikutip dari Antara.
Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat Program MBG telah mencapai 62,35 juta orang, terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik. Selain itu, program ini juga melibatkan 116.465 pemasok bahan kebutuhan, termasuk koperasi, BUMDes, UMKM, dan pemasok lainnya.
“Sekarang, MBG telah memberdayakan masyarakat dari supplier-supplier (pemasok) yang mengirim bahan-bahan kebutuhan SPPG sebanyak 116.465 supplier, ini bagaimana program MBG dengan multiplier effect, salah satunya adalah memberdayakan masyarakat. Tadi saya sudah sebutkan, 26 ribu SPPG itu semuanya partisipasi masyarakat,” tuturnya.
Sony menambahkan bahwa operasional setiap SPPG turut melibatkan berbagai pelaku ekonomi lokal. “Saat ini ada 116.465 pemasok, terdiri dari koperasi (11.430), BUMDes (1.180), UMKM (48.000), pemasok lain (54.000),” ucap Sony.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh