Nusantaratv.com-Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) BKKBN memanfaatkan jaringan penyuluh keluarga untuk menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendampingi anak menggunakan media sosial dan perangkat digital secara bijak.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Menurut Wihaji, pihaknya akan mengoptimalkan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan jumlah lebih dari 500 ribu orang, untuk memperkuat edukasi kepada orang tua mengenai perlindungan anak di ruang digital.
“Melalui pendekatan pembangunan keluarga ini, orang tua diharapkan dapat mendampingi anak dalam penggunaan media sosial dan perangkat digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat lingkungan pertama dalam perlindungan anak di era digital,” kata Wihaji di Jakarta, Rabu 11 Maret 2026, dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh anak-anak serta keluarga di seluruh Indonesia.
Sementara itu, rapat koordinasi percepatan implementasi PP TUNAS digelar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Jakarta, Rabu 11 Maret 2026, yang dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan dihadiri sejumlah kementerian serta lembaga terkait.
Pertemuan tersebut membahas langkah percepatan pelaksanaan PP TUNAS agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan efektif menjelang tenggat pada Sabtu 28 Maret 2026.
“PP-nya ditandatangani oleh Presiden. Artinya, ada 17 hari dan tadi kita melakukan rapat koordinasi. Secara kolaboratif kita semua sudah sepakat melakukan aksi-aksi percepatan menuju tanggal Sabtu 28 Maret 2026 agar upaya perlindungan anak di ranah digital dapat dijalankan lebih efektif,” ujar Meutya.
Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan pentingnya memberikan alternatif kegiatan bagi anak agar tidak terlalu bergantung pada gawai dan media sosial.
Ia menyarankan pemanfaatan permainan tradisional berbasis kearifan lokal sebagai salah satu cara untuk mengalihkan perhatian anak dari penggunaan gadget.
“Anak-anak ini tidak bisa hanya dilarang, tapi harus diberi solusinya. Salah satu yang kami tawarkan adalah memaksimalkan permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal,” kata Arifah.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh