Nusantaratv.com-Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Koperasi dan UKM serta Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membahas penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator rantai pasok nasional, Selasa (18/11/25).
Dalam agenda tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari F-Gerindra, Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap puluhan ribu koperasi yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Ia menyebut bahwa penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka 82 ribu unit yang telah memiliki infrastruktur seperti gudang. Menurutnya, kualitas dan pengawasannya harus ditingkatkan.
“Kami tidak mau nanti 82 ribu koperasi itu hanya jadi ‘koperasi kertas’ yang tidak optimal. Harus benar-benar terawasi, dan ketika ada satu yang performanya turun, sudah ada warning-nya,” tegas Kawendra dalam rapat, Selasa (18/11/25).
Ia mengatakan pembahasan Koperasi Merah Putih harus dilihat secara lebih luas, bukan sekadar soal fisik atau penggerak ekonomi desa. Menurutnya, kehadiran koperasi ini adalah bagian dari upaya negara untuk menata ulang rantai pasok nasional yang selama ini didominasi swasta.
“Selama ini rantai pasok di Indonesia dikuasai swasta hampir 90 sekian persen. Bahkan selevel Bulog saja beberapa waktu lalu tidak berhasil menguasai 10 persen. Ini adalah kegerahan orang-orang yang cinta tanah air dan ingin rakyat sejahtera mendapatkan harga yang terjangkau,” terangnya.
Kawendra menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan agregator rantai pasok nasional yang diharapkan mampu mengontrol harga dan memberikan manfaat yang lebih adil kepada para pemasok. Ia mengakui langkah ini bisa saja berhadapan dengan dominasi swasta, namun negara tidak boleh kalah.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan SDM dan teknologi di seluruh koperasi agar transformasi digital berjalan optimal.
“SDM dan teknologinya harus diperkuat. Kalau satu orang mengadvokasi 10 koperasi itu terlalu berat, saya usulkan maksimal 5 saja,” katanya.
Kawendra juga meminta pemerintah memastikan setiap koperasi memiliki peran digital melalui kehadiran Chief Digital Operation (CDO) di masa depan. Menurutnya, teknologi akan membuka jalan bagi transparansi yang lebih terang benderang.
“Kalau mau bicara pengawasan dan transparansi secara realtime, teknologi harus ada. Kalau perlu ada dashboard bersama agar semuanya bisa dipantau,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, Kawendra berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi pusat kendali digital dari rantai pasok nasional, sebagaimana arahan Presiden.
“Saya berharap ke depannya Koperasi Merah Putih ini jadi otak digitalnya rantai pasok nasional yang terang benderang,” tutupnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh