Mahfud MD Sebut Utang Kereta Cepat Bisa Ancam Kedaulatan Bangsa

Nusantaratv.com-Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut beban utang besar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan.

Menurutnya, utang proyek kereta cepat yang dibangun dengan skema business to business (B to B) tersebut kini terus membengkak dan dinilai tidak transparan.

“Whoosh mengancam masa depan kedaulatan bangsa. Utangnya sangat besar dan aneh, awalnya B to B, tapi kini beban negara makin bertambah,” ujar Mahfud di kanal YouTubenya Rabu, 15 Oktober 2025.

Ia membeberkan setiap tahun Indonesia harus menanggung bunga utang hingga Rp2 triliun, sementara pendapatan dari penjualan tiket hanya mencapai sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

“Artinya negara terus menomboki. Kalau normal, pelunasan utang ini bisa makan waktu 70 sampai 80 tahun,” tambahnya.

Sebagai informasi, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,5 triliun dengan asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS.

Sekitar 75 persen dari total biaya tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan sisanya merupakan penyertaan modal dari konsorsium gabungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memegang 60 persen saham, dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd sebesar 40 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut.

Mahfud khawatir apabila proyek kereta cepat terus menimbulkan defisit, maka pemerintah pada akhirnya akan tetap menanggung risiko finansial yang seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha.

Sejumlah pengamat ekonomi menilai pandangan Mahfud mencerminkan pentingnya transparansi dan evaluasi ulang terhadap proyek strategis nasional, terutama yang melibatkan pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut.