Menhut Ingatkan Bahaya Land Clearing Jelang Musim Kemarau

Menhut Ingatkan Bahaya Land Clearing Jelang Musim Kemarau

Nusantaratv.com - 07 April 2026

(Ki-ka) Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan, Wamenhut Rohmat Marzuki dalam konferensi pers rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan, di Jakarta, Senin (6/4/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi (Antara)
(Ki-ka) Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan, Wamenhut Rohmat Marzuki dalam konferensi pers rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan, di Jakarta, Senin (6/4/2026). ANTARA/Anita Permata Dewi (Antara)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan pembukaan lahan (land clearing) dengan cara membakar, guna mencegah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah rawan saat musim kemarau.

"Kepada masyarakat agar tidak bermain api. Kalau bermain api, nanti bisa terbakar," kata Raja Juli Antoni dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Pemerintah memperkirakan musim kemarau tahun 2026 akan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, sejak Januari hingga April 2026 telah terjadi kemarau dini di sejumlah wilayah seperti Riau dan Kalimantan Barat.

Dengan kondisi tersebut, potensi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini diprediksi meningkat dibandingkan tahun 2025.

"Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang. Oleh karena itu, dibanding tahun lalu, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026, akan lebih mengancam," kata Raja Juli Antoni.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kehutanan telah menjalin koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pencegahan serta penanganan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Ia menilai bahwa metode tersebut masih sering digunakan karena dianggap mudah, meskipun memiliki risiko besar terhadap lingkungan.

"Nampaknya polanya masih pola yang lama, yaitu ini cara yang mudah bagi masyarakat atau perusahaan untuk melakukan land clearing, tapi ini berbahaya. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian," kata Raja Juli Antoni, dikutip dari Antara.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menekan potensi karhutla, khususnya di daerah rawan.

"Masyarakat harus lebih mawas diri, harus lebih hati-hati dalam proses land clearing. Yang perusahaan terutama, karena land clearing akan berakibat langsung terhadap tingginya karhutla," kata Raja Juli Antoni.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close