Nusantaratv.com-Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat Papua Barat Daya. Langkah itu diambil usai penolakan kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat oleh aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sipil karena mengancam ekosistem.
Pembekuan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut berlaku sejak Kamis 5 Juni 2025.
PT Gag nikel merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk, salah satu badan usaha milik negara. Sebelumnya, penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat disuarakan Green Peace Indonesia dalam gelaran Indonesia Critical Minerals Conference and Expo Selasa 3 Juni 2025.
"PT Gag Nikel ini yang punya adalah Antam BUMN. Sekali lagi saya ulangi, yang beroperasi itu adalah PT Gag Nikel yang punya Antam. IUPnya kapan? IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Nah, kemudian sebelum beroperasi kan ada Amdal. Amdal ini sudah ada," kata Bahlil Lahadalia seperti diberitakan Nusantara TV dalam program NTV Toplines.
"Dengan kondisi yang seperti ini, kita harus cross check. Tim sudah turun mengecek agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT Gag yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan kita akan cek," imbuhnya.
Pihak Greenpace menunjukkan wilayah Raja Ampat akan rusak bila aktivitas tambang terus dibiarkan.
Dampak merusak akibat industri nikel sudah terjadi di sejumlah daerah seperti Halmahera, Wawonii, dan Kabaena. Kini aktivitas serupa mulai menjalar ke Raja Ampat.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh