Nusantaratv.com - Pemerintah memastikan para siswa yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak ketinggalan pelajaran sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan hingga saat ini tersisa 54 sekolah yang belum bisa digunakan dalam proses belajar mengajar karena kondisnyai rusak berat.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers pembaruan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Selasa (30/12/2025). Dia menegaskan kesiapan pembelajaran menjadi prioritas agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.
"Masih ada 54 yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan yang sangat serius, bahkan sebagian sekolah memang sudah rusak total sehingga mereka harus belajar di tenda dan sudah kita siapkan 54 tenda. Sebanyak 14 di Aceh, 21 di Sumatra Barat, dan 19 di Sumatra Utara," kata Abdul Mu’ti.
Secara keseluruhan, jumlah sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 4.149 sekolah. Rinciannya, 2.756 sekolah berada di Aceh, 443 sekolah di Sumatra Barat, dan 950 sekolah di Sumatra Utara. Kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari terdampak lumpur hingga rusak berat akibat banjir dan longsor.
Meski demikian, Abdul Mu'ti menyebut sebagian besar sekolah sudah kembali dapat beroperasi. Di Aceh, sebanyak 2.226 sekolah atau 81 persen telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Di Sumatra Barat, 380 sekolah atau 86 persen sudah beroperasi. Dan di Sumatra Utara mencapai 902 sekolah atau 95 persen. Secara nasional di tiga wilayah terdampak, total sekolah yang telah beroperasi kembali mencapai 85 persen.
"Kemudian yang masih dalam proses pembersihan ada 516 di Aceh, 42 di Sumatra Barat, dan 29 di Sumatra Utara. Total yang masih proses pembersihan ada 587 sekolah," katanya.
Dia menjelaskan, proses pembersihan sekolah-sekolah tersebut terus dilakukan secara bertahap. Namun, kondisi kerusakan yang cukup berat membuat penanganannya membutuhkan waktu lebih lama dibanding sekolah lain yang terdampak ringan.
"Proses pembersihan terus kami lakukan karena memang tingkat kerusakan dan dampak dari banjir itu sangat berat. Karena itu prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari sekolah-sekolah yang lainnya," jelas Abdul Mu'ti.
Untuk memastikan anak-anak tetap dapat belajar, Kementerian Dikdasmen menyiapkan sejumlah kebijakan pembelajaran darurat. Rencana pembelajaran ditargetkan mulai berjalan pada 5 Januari mendatang, dengan fleksibilitas aturan menyesuaikan kondisi lapangan.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh