Pemerintah Benahi Total Program MBG, Ibu Hamil, Balita, dan Wilayah 3T Jadi Fokus Utama

Nusantaratv.com - Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Dalam pembenahan tersebut, perhatian utama diarahkan kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kelompok 3B menjadi sasaran prioritas karena intervensi gizi pada kelompok tersebut dinilai paling berdampak dalam upaya menurunkan angka stunting.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujar Qodari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah 3T yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses maupun sumber daya.

"Jadi, bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," katanya.

Qodari menilai Program MBG telah memberikan manfaat karena makanan bergizi dibagikan secara rutin kepada peserta didik selama kegiatan belajar berlangsung.

Menurut dia, evaluasi yang tengah dilakukan akan meningkatkan kualitas program, mulai dari aspek kandungan gizi hingga kebersihan makanan yang diterima para penerima manfaat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insya Allah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," tuturnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) agar melakukan penataan tata kelola Program MBG secara menyeluruh.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya bahwa apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," ucapnya.

Dalam proses evaluasi tersebut, Badan Gizi Nasional juga berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). BGN telah memaparkan berbagai rencana perbaikan kepada DEN untuk memperoleh masukan.

Salah satu bahan evaluasi berasal dari survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan oleh DEN.

"(Survei DEN) bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," kata Qodari.

(Sumber: Antara)