Prabowo Instruksikan Bentuk Satgas Deregulasi untuk Pangkas Birokrasi Perizinan

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi segera membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregulasi dan menyederhanakan sistem perizinan di Indonesia.

Langkah tersebut diambil guna memangkas birokrasi yang dinilai menghambat investasi dan membuka celah praktik korupsi.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan ke kas negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga aktif melakukan efisiensi prosedur perizinan.

Menurut Prabowo, Indonesia perlu mencontoh negara-negara tetangga yang mampu memproses izin usaha dalam waktu singkat sehingga lebih menarik bagi investor.

"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun?" kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti masih munculnya aturan teknis tambahan di berbagai kementerian dan lembaga meskipun pemerintah pusat telah melakukan penyederhanaan regulasi. Dia menduga ada oknum birokrat yang sengaja menciptakan kerumitan demi keuntungan pribadi.

"Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk terus terang saja, saya sampaikan untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku heran karena setelah aturan dipermudah, masih ada kementerian dan lembaga yang menerbitkan regulasi baru sehingga memperpanjang rantai birokrasi.

Momen Presiden Prabowo Subianto berpidato di hadapan gunungan uang tunai Rp10,2 triliun hasil kerja Satgas PKH. (Foto: NTVnews)

"Sudah kita sederhanakan, ada K/L-K/L yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini," sambung Prabowo.

Karena itu, Kepala Negara meminta Mensesneg mengumpulkan para ahli untuk membentuk Satgas Deregulasi yang bertugas menyusun langkah percepatan penyederhanaan aturan.

"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo menegaskan pemerintah akan mendukung penuh pelaku usaha yang serius membangun ekonomi nasional, sementara pihak yang melanggar aturan akan ditindak tegas.

"Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali Saudara sekalian ya," ujar Prabowo.

Sebagai contoh dampak buruk birokrasi, Presiden menyinggung persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang sempat mengganggu pasokan gas medis akibat proses administrasi berbelit.

"Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal ya. Saya monitor ya masalah impor kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya, akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin," tukas Prabowo.