Prabowo Tutup 290 BUMN, Ungkap Hemat Rp50 Triliun

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah melakukan perampingan terhadap 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun.

"Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menjelaskan, penghematan Rp50 triliun tersebut berasal dari berkurangnya anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membayar gaji direksi dan komisaris serta berbagai pengeluaran lain yang dianggap tidak memberikan produktivitas.

"Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," ujarnya.

Menurut Prabowo, penataan BUMN dilakukan setelah pemerintah menemukan persoalan dalam struktur perusahaan negara ketika membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dari proses tersebut, pemerintah menemukan terdapat 1.074 entitas BUMN jika seluruh anak dan cucu perusahaan turut dihitung. Prabowo menilai jumlah tersebut terlalu besar karena terdapat banyak perusahaan yang tidak produktif serta struktur direksi dan komisaris yang berlapis sehingga meningkatkan beban operasional.

Prabowo menegaskan restrukturisasi BUMN masih akan terus berlanjut. Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara yang tersisa maksimal 300 entitas hingga penghujung 2026.

"Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," kata dia.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi dalam skala besar.

"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menegaskan bahwa BUMN merupakan aset yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, perusahaan negara bukan kepunyaan direksi atau komisaris, apalagi menjadi sumber pendanaan bagi pihak yang berkuasa.

Penataan BUMN, kata Prabowo, merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat UUD 1945 untuk memastikan kekayaan negara dikelola secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.