Nusantaratv.com-Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar memberikan catatan kritis terhadap efektivitas program pemagangan nasional (MagangHub) buatan Kementerian Ketenagakerjaan.
Tampil dalam diskusi Merah Putih Paradoks di Nusantara TV bertajuk "Maganghub Solusi Sarjana Sulit Kerja?" yang dipandu Host Maria Anneke, Jumat (25/9), Timboel menegaskan bahwa pemagangan sebanyak apa pun tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah pengangguran usia muda apabila tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja formal di dalam negeri.
Pentingnya Pembukaan Lapangan Kerja Formal
Timboel menilai program magang pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan keahlian (upskilling) peserta. Namun, keberhasilan penyerapan tenaga kerja terdidik sangat bergantung pada ketersediaan lowongan kerja di sektor formal.
"Mau berapa banyak pun yang dimagangkan kalau pemerintah belum berhasil membuka lapangan kerja formal dengan lebih banyak ya mereka akan terhambat juga. Jadi kan persoalan bukan hanya sekedar magang, bagaimana upaya pembukaan lapangan kerja yang lebih, yang formal," ujar Timboel Siregar dalam acara diskusi yang juga menghadirkan tiga narasumber lainnya yakni Direktur Bina Lavogan Kemnaker Surya Lukita Marwan, Departemen Manajemen FEB UI Aryana Satrya dan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Hariyadi B. Sukamdani.
Kekhawatiran Terbentuknya "Alumni MagangHub"
Lebih lanjut, Timboel mengingatkan pemerintah untuk tidak cepat berpuas diri dengan angka kelulusan peserta magang selama 6 bulan. Ia menyoroti potensi tingginya persentase peserta yang kembali menganggur pascaprogram apabila perusahaan tidak melakukan perekrutan.
"Saya khawatir jadi alumni MagangHub. Ini kan enggak sehat juga... 'oh kami alumni-alumni yang besok mungkin buat reuni', tapi kan yang lebih penting bagaimana mereka dapat kerja. Nah sekarang bagaimana yang 70 persennya, apakah hanya sekadar supaya memang mereka pernah merasakan upah minimum?" paparnya.
Daya Tarik Uang Saku dan Efisiensi Anggaran APBN
Menurut Timboel, tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftar MagangHub tidak lepas dari adanya fasilitas insentif berupa uang saku yang setara dengan upah minimum regional.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar memastikan program ini tidak sekadar menjadi tempat persinggahan sementara pencari kerja.
"Kenapa peminatnya banyak? Ya karena uang sakunya itu upah minimum... Saya khawatir MagangHub ini juga lebih banyak diikuti, diminati karena ang saku. Setelah itu tidak ada semangat lagi untuk mencari kerja," terang Timboel.
Guna mengoptimalkan penggunaan anggaran APBN bernilai triliunan rupiah, Timboel menyarankan agar pemerintah menetapkan proyeksi kuota rekrutmen bersama pihak perusahaan sebelum menempatkan peserta magang.
"Ketika mau menempatkan calon-calon orang magang ini di perusahaan, harus perhitungkan nih berapa yang mau direkrut, enggak sekadar hanya buka... supaya anggaran APBN kita yang triliunan ini tidak sekadar 'nih saya kasih', tapi bagaimana multiplier effect-nya untuk bisa memastikan anggaran ini berkesinambungan," tegasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh