Kritik Agung Baskoro soal Reshuffle Kabinet Prabowo: Fokus Kerja atau Siap Diganti!

Nusantaratv.com - Nusantara TV menghadirkan program terbaru bertajuk "Dari Meja Redaksi" yang tayang perdana pada Senin, 4 Mei 2026 pukul 07.30 WIB. 

Program ini dipandu Charky Miller bersama Pemimpin Redaksi Nusantara TV, Abraham Silaban.

Mengusung tema "Rombak Menteri: Dulu Pergi, Kok Balik Lagi?", episode perdana menghadirkan Executive Director Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, yang mengulas tajam reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo resmi melantik enam pejabat baru dalam reshuffle kabinet pada 27 April 2026 di Istana Negara. 

Nama-nama tersebut antara lain Jumhur Hidayat (Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH), Hanif Faisol Nurofiq (Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan), Dudung Abdurachman (Kepala Staf Kepresidenan), Hasan Nasbi (Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi), Abdul Kadir Karding (Kepala Badan Karantina Indonesia), dan Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah).

Agung Baskoro menilai, reshuffle kali ini menghadirkan kombinasi figur lama dengan posisi baru, serta satu nama yang tergolong "baru tapi tidak sepenuhnya baru", yakni Jumhur Hidayat.

Menurutnya, penunjukan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup cukup menarik perhatian publik. Latar belakangnya sebagai aktivis buruh dinilai lebih kuat secara politis dibandingkan teknokratis.

"Publik pasti bertanya, kenapa dari buruh tiba-tiba ke lingkungan? Ini menunjukkan pertimbangan politis cukup dominan. Karena itu, birokrasi di kementerian harus gesit membantu adaptasi," ujar Abas, sapaan akrabnya.

Dia juga menyoroti adanya upaya pemerintah merangkul kelompok buruh melalui penempatan Jumhur di kabinet. Meski demikian, Agung menilai pendekatan humanis yang dimiliki Jumhur bisa menjadi nilai tambah dalam menangani isu lingkungan.

"Masalah lingkungan bukan sekadar teknis, tapi juga soal perilaku manusia. Pendekatan humanis penting untuk mengubah pola pikir masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sampah hingga energi terbarukan," jelasnya.

Sementara itu, terkait pergeseran Hanif Faisol Nurofiq menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Agung menilai langkah tersebut cukup tidak biasa. 

Dia melihat nuansa politis masih lebih dominan dibandingkan pertimbangan teknokratis.

"Kalau saya melihat tone-nya lebih besar ke politisnya, ketimbang teknoktarisnya. Jadi kalau sudah di-reshuffle ya sudah. Paling apresiasinya mungkin diberikan kursi komisaris, atau jabatan-jabatan di luar kabinet, semacam Dubes dan seterusnya. Tapi ini kok masih masuk di dalam kabinet, dan saya melihat memang Presiden tidak mau mendapat 'resistensi'," imbuhnya.

Hal menarik lainnya adalah kembalinya sejumlah figur lama seperti Hasan Nasbi dan Abdul Kadir Karding. Menurut Agung, posisi baru Hasan sebagai Penasihat Khusus Presiden justru memberinya akses lebih luas langsung kepada presiden.

"Ini naik level. Tanpa sekat birokrasi, dia bisa memberi masukan langsung, termasuk merespons dinamika publik dan kritik terhadap pemerintah," katanya.

Di sisi lain, Muhammad Qodari yang kini memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diharapkan mampu memperkuat peran media dan melawan penyebaran hoaks. 

Dia juga dinilai memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan industri media di tengah perubahan zaman.

Pemimpin Redaksi Nusantara TV, Abraham Silaban menegaskan, Qodari menyoroti peran penting media arus utama, seperti televisi dan portal berita, yang memikul tanggung jawab moral besar di tengah derasnya arus informasi. 

Media dituntut untuk memastikan ruang publik tetap bersih dari ancaman hoaks yang kian marak, terutama di media sosial.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya menciptakan ruang yang setara agar industri media tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.

"Bahkan beliau berjanji, Bang Qodari, sekarang sudah menjabat sebagai kepala Bakom, bahwa komitmennya akan ditagih oleh para pemimpin redaksi yang hadir saat pidato itu. Ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi kami, agar industri media mendapatkan kesempatan, akses, dan kemudahan yang sama demi keberlangsungan hidupnya. Bagaimanapun, pers adalah pilar keempat demokrasi," ujar Abraham.

Untuk posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang kini dijabat Dudung Abdurachman, Agung menilai pendekatan proaktif sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis.

"KSP harus jemput bola, memahami aspirasi publik yang dinamis. Apalagi sekarang didominasi generasi muda yang sangat kritis dan melek informasi," ujarnya.

Agung melihat reshuffle ini baru tahap awal. Dia memprediksi akan ada reshuffle lanjutan yang lebih besar dan menyasar sektor strategis, termasuk ekonomi dan program prioritas pemerintah.

Dia menilai komunikasi menjadi kunci utama dalam reshuffle kali ini. Agung berharap seluruh kementerian memiliki juru bicara yang aktif dan komunikatif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Publik butuh penjelasan detail, bukan hanya kebijakan makro. Ini penting untuk mencegah hoaks dan disinformasi," tegasnya.

Agung menegaskan reshuffle ini menjadi sinyal kuat dari Presiden Prabowo agar seluruh anggota kabinet fokus bekerja.

"Pesannya jelas: kerja maksimal. Kalau masih sibuk dengan hal lain dan tidak efektif, siap-siap diganti," tukas Agung.